Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. KEDUDUKAN

• berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis

2. TUGAS

• bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

3. FUNGSI

• Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
• Penyusunan rancangan regulasi desa;
• Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
• Penataan dan pengelolaan wilayah;
• Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
• Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
• Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
• Pelayanan kepada masyarakat;
• Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
• Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

1. KEDUDUKAN

• berkedudukan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

2. TUGAS

• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
• melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
• menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk  kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
• menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.